Regulasi Keamanan Pangan Telur dan Produk Olahannya di Indonesia

Regulasi keamanan pangan telur adalah kumpulan aturan pemerintah yang menetapkan syarat higiene, perizinan, mutu, dan label bagi telur segar serta produk olahannya sebelum boleh beredar. Bagi bakery, katering, hotel, dan produsen pangan, aturan ini menentukan apakah telur yang Anda beli, olah, atau jual dapat dipertanggungjawabkan saat diperiksa petugas maupun diaudit pembeli.

Pengaturannya tidak berada di satu instansi. Telur segar diawasi sebagai produk hewan oleh Kementerian Pertanian dan dinas peternakan daerah, sedangkan telur olahan dalam kemasan eceran masuk ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Artikel ini memetakan aturan yang berlaku per November 2026, termasuk perubahan PP Keamanan Pangan dan peraturan kategori pangan BPOM yang terbaru. Di bagian akhir, Anda akan menemukan langkah praktis untuk mengecek kepatuhan usaha Anda.

Prinsip ASUH sebagai Dasar Regulasi Produk Telur

Regulasi produk telur di Indonesia bertumpu pada prinsip ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta perubahannya mewajibkan pemerintah menjamin prinsip ini lewat pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

Untuk telur, keempat unsur ASUH dapat diterjemahkan sebagai berikut:

• Aman: telur tidak mengandung bahaya biologis seperti bakteri Salmonella, bahaya kimia seperti residu antibiotik, atau bahaya fisik seperti serpihan kerabang (cangkang).
• Sehat: telur mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan belum rusak, misalnya tidak berbau busuk dan putih serta kuning telurnya belum bercampur.
• Utuh: telur tidak dicampur atau dipalsukan dengan bahan lain, sehingga jenis telur yang dijual sesuai dengan keterangannya.
• Halal: telur dan produk olahannya ditangani sesuai syariat Islam, termasuk dipisahkan dari produk tidak halal di tempat pengumpulan dan penjualan.

Prinsip tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Aturan ini hanya mengizinkan peredaran produk hewan dalam negeri yang berasal dari unit usaha bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) atau unit usaha yang sedang dalam pembinaan.

Peta Regulasi Keamanan Pangan Telur dan Instansi Pengawasnya

Ketentuan keamanan telur tersebar di undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan BPOM, dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tabel berikut merangkum aturan utama yang berlaku per November 2026 beserta pokok pengaturannya untuk usaha berbasis telur.

Tabel ini memperlihatkan dua jalur pengawasan, yaitu jalur produk hewan di bawah Kementerian Pertanian dan jalur pangan olahan di bawah BPOM. Tentukan dulu jalur produk yang Anda jual, karena dokumen yang diminta petugas dan pembeli mengikuti jalur tersebut.

PP 1/2026 juga memperjelas pembagian kewenangan. Badan Pangan Nasional kini ikut mengawasi pangan segar dan menetapkan batas bahan tambahan pangan untuk pangan segar, sedangkan pangan olahan asal hewan diawasi BPOM bersama Kementerian Pertanian sesuai kewenangan masing-masing.

Perizinan dan Standar yang Wajib Dipenuhi

Usaha berbasis telur perlu memegang tiga jenis bukti kepatuhan, yaitu izin edar untuk produk olahan dalam kemasan, SNI sebagai acuan mutu, dan NKV untuk tempat usahanya. Izin yang dibutuhkan bergantung pada bentuk produk, apakah telur segar dalam kerabang, telur asin, atau produk olahan seperti tepung telur dan telur cair.

Izin Edar (BPOM dan PIRT)

Produk telur olahan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar BPOM atau Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebelum beredar. Kewajiban perizinan ini tercantum di Pasal 34 PP 86/2019 yang diubah PP 1/2026, sedangkan jenis izinnya ditentukan oleh skala produksi dan jenis pangannya.

Izin edar BPOM dapat diajukan untuk semua jenis pangan olahan, dengan nomor berawalan BPOM RI MD untuk produk dalam negeri dan BPOM RI ML untuk produk impor. Persyaratannya mengacu pada Peraturan BPOM 13/2023 tentang Kategori Pangan, yang mencabut Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019 dan menempatkan telur di kategori 10.0 telur dan produk-produk telur.

Subkategori yang relevan untuk usaha telur adalah:

• 10.1 untuk telur segar dalam kerabang
• 10.2 untuk produk telur, yaitu isi telur utuh, putih telur, atau kuning telur yang diproses menjadi produk cair, beku, atau kering
• 10.2.3 untuk produk telur yang dikeringkan dan/atau dipanaskan, termasuk tepung telur
• 10.3 untuk telur yang diawetkan, misalnya telur asin dan pidan

Kategori ini menjadi dasar ketentuan bahan tambahan pangan, cemaran, klaim, dan informasi nilai gizi pada produk Anda. Batas cemaran mikrobanya diatur per kategori dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019, yang diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2026.

SPP-IRT, yang sehari-hari disebut PIRT, diterbitkan oleh bupati atau wali kota melalui sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024. Izin ini khusus untuk industri rumah tangga yang berproduksi di rumah tinggal dengan peralatan manual hingga semi otomatis, untuk jenis pangan yang tercantum di lampiran aturan tersebut.

SPP-IRT tidak dapat diajukan untuk pangan olahan wajib SNI, pangan yang memerlukan penanganan khusus dalam produksi atau distribusi, dan produk yang mencantumkan klaim. Karena itu, telur cair dan telur beku yang membutuhkan rantai dingin umumnya perlu menempuh jalur izin edar BPOM.

SPP-IRT berlaku 5 tahun, dan perpanjangannya diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku habis. Dalam 3 bulan setelah sertifikat terbit, pemiliknya wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan lolos pemeriksaan sarana serta label oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Telur segar dalam kerabang termasuk pangan segar, sehingga tidak diurus lewat izin edar BPOM maupun SPP-IRT. Jika dijual dalam kemasan berlabel, telur segar wajib diregistrasi sebagai produk hewan menurut PP 95/2012.

Sejak PP 1/2026 berlaku pada 5 Januari 2026, pangan segar asal hewan dalam kemasan berlabel juga wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Pemilik merek telur kemasan perlu mengecek ulang status perizinannya terhadap ketentuan ini.

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 3926:2023 Telur Ayam Konsumsi menggantikan SNI 3926:2008 dan memuat klasifikasi, persyaratan mutu, pengemasan, pelabelan, serta penyimpanan telur ayam konsumsi. Klasifikasinya didasarkan pada warna kerabang dan bobot telur, sedangkan persyaratan mutunya mencakup mutu fisik dan mutu mikrobiologis.

Bagi pembeli telur dalam jumlah besar, SNI ini berguna sebagai dasar spesifikasi dalam kontrak pasokan. Anda bisa meminta pemasok menyebutkan tingkat mutu dan kelas bobot telur, lalu mencocokkannya saat barang diterima.

Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

NKV adalah sertifikat bukti tertulis bahwa unit usaha produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produknya. Pasal 3 Permentan 11/2020 memasukkan tiga jenis unit usaha telur ke daftar wajib NKV, yaitu budi daya unggas petelur, usaha pengolahan telur, serta usaha pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan telur konsumsi.

Daftar yang sama mencakup ritel, gudang berpendingin, dan gudang kering, sehingga usaha ritel dan gudang yang menangani telur perlu ikut mengecek kewajiban NKV-nya.

Permohonan diajukan secara daring kepada gubernur melalui dinas provinsi, lalu tim auditor NKV provinsi menilai persyaratan teknis di lokasi. Sertifikat yang terbit berlaku 5 tahun dan memuat tingkat yang menentukan seberapa sering unit usaha diaudit ulang.

Tingkat NKV ditentukan oleh jumlah temuan ketidaksesuaian saat audit, lalu dapat naik atau turun berdasarkan hasil surveilans. Unit usaha di tingkat 3 diaudit tiga kali lebih sering daripada unit di tingkat 1, sehingga menutup temuan audit sejak awal mengurangi beban pengawasan berikutnya.

Unit usaha yang belum memenuhi syarat NKV mendapat pembinaan dari dinas kabupaten/kota paling lama 5 tahun. Jika batas itu terlewati tanpa perbaikan, dinas dapat merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada bupati atau wali kota.

Selain NKV, Pasal 15 ayat (2) Permentan Nomor 10 Tahun 2024 mewajibkan setiap orang yang mengedarkan telur konsumsi memiliki sertifikat veteriner dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Aturan yang berlaku sejak Oktober 2024 ini juga melarang pembibit ayam ras, pelaku usaha integrasi, pelaku usaha mandiri, dan koperasi menjual telur tertunas maupun telur infertil sebagai telur konsumsi.

Telur tertunas adalah telur hasil pembibitan yang telah dibuahi untuk ditetaskan. Bagi produsen pangan olahan, larangan ini berarti asal dan jenis telur bahan baku perlu tercantum jelas di dokumen pengiriman pemasok.

Persyaratan Pelabelan Produk Telur

Label adalah tempat pembeli dan petugas mencocokkan nomor NKV, nomor izin edar, dan keterangan halal dengan dokumen perizinan. Ketentuannya berbeda antara telur segar dan produk telur olahan.

Label pada Telur Segar

Pasal 20 Permentan 11/2020 mewajibkan nomor NKV dicantumkan berupa stempel pada kerabang dan/atau label pada kemasan telur. NKV yang tidak dicantumkan pada label termasuk alasan pencabutan NKV menurut Pasal 29 aturan yang sama.

Telur dalam kemasan berlabel juga perlu memuat nomor registrasi produk hewan sesuai PP 95/2012. SNI 3926:2023 memuat ketentuan pelabelan telur ayam konsumsi yang dapat Anda jadikan acuan saat merancang kemasan.

Label pada Produk Olahan Telur

Label produk telur olahan mengikuti Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan beserta perubahannya. Pasal 5 aturan ini mewajibkan sembilan keterangan minimum berikut:

• nama produk
• daftar bahan yang digunakan
• berat bersih atau isi bersih
• nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
• keterangan halal bagi yang dipersyaratkan
• tanggal dan kode produksi
• keterangan kedaluwarsa
• nomor izin edar
• asal usul bahan pangan tertentu

Nomor izin edar ditulis dengan awalan BPOM RI MD atau BPOM RI ML, sedangkan produk industri rumah tangga mencantumkan tulisan P-IRT diikuti nomornya. Keterangan halal hanya boleh dicantumkan setelah produk memperoleh sertifikat halal.

Usaha menengah dan besar sudah wajib bersertifikat halal sejak Oktober 2024. Bagi usaha mikro dan kecil, pemerintah memperpanjang masa penahapan untuk produk makanan dan minuman sampai 17 Oktober 2028.

Telur termasuk alergen yang wajib dinyatakan pada label, dengan nama bahan alergen dicetak tebal di daftar bahan. Produk yang dibuat dengan peralatan yang juga memproses telur wajib mencantumkan keterangan seperti “mungkin mengandung telur” di dekat daftar bahan.

Tepung telur atau telur cair yang dijual ke bakery, hotel, atau pabrik untuk diolah kembali wajib memuat paling sedikit nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen atau importir, tanggal dan kode produksi, serta keterangan kedaluwarsa. Jika produk itu disalurkan oleh pihak selain produsen, importir, atau distributor yang mereka tunjuk langsung, labelnya wajib ditambah keterangan seperti “tidak untuk diperdagangkan secara eceran”.

Pengawasan dan Sanksi bagi Pelanggaran Regulasi Telur

Pelanggaran regulasi telur dikenai sanksi administratif bertahap yang puncaknya berupa pencabutan izin usaha, di samping ancaman pidana dalam UU Pangan. Pengawasan dijalankan oleh dinas peternakan dan kesehatan hewan untuk produk hewan serta BPOM untuk pangan olahan, sesuai kewenangan masing-masing.

Bagi distributor, sanksi yang paling cepat terasa adalah penolakan lalu lintas, karena kiriman telur tanpa sertifikat veteriner dapat ditolak masuk di provinsi tujuan. Bagi pabrik dan peternakan, pencabutan NKV menghapus bukti kelayakan higiene yang menjadi syarat peredaran produk hewan.

Otoritas pengawas juga berwenang mengumumkan hasil pengawasan produk pangan melalui media massa, dan PP 1/2026 menambahkan Kementerian Perindustrian serta Badan Pangan Nasional ke daftar otoritas tersebut. Akibatnya, satu temuan pelanggaran dapat langsung memengaruhi kepercayaan pembeli terhadap merek Anda.

Langkah Mengecek Kepatuhan Regulasi Produk Telur di Usaha Anda

Cara tercepat mengecek kepatuhan adalah memetakan posisi usaha Anda di rantai pasok telur, lalu mencocokkan dokumen yang wajib ada pada posisi tersebut. Langkah berikut berlaku untuk produsen maupun pembeli bahan baku seperti bakery dan katering.

1. Tentukan posisi usaha Anda, apakah sebagai peternak, pengumpul dan pengemas, pengolah, distributor, atau pengguna bahan baku.
2. Untuk telur segar, minta salinan NKV dan sertifikat veteriner pemasok, lalu cocokkan nomor NKV dengan stempel pada kerabang atau label kemasan.
3. Untuk produk telur olahan, periksa nomor izin edar BPOM atau SPP-IRT, kesesuaian kategori pangan, dan masa berlaku sertifikat halal.
4. Minta sertifikat analisis per lot produksi beserta dokumen HACCP pemasok, yaitu bukti penerapan sistem analisis bahaya dan titik kendali kritis, lalu cocokkan dengan spesifikasi pembelian Anda.
5. Untuk pengiriman antarprovinsi, cek syarat izin pemasukan di provinsi tujuan. Jawa Timur, misalnya, meminta NKV, Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan, dan hasil uji laboratorium terakreditasi untuk izin pemasukan telur konsumsi atau olahan.
6. Simpan dokumen tiap pemasok dalam satu berkas dan perbarui sebelum masa berlakunya habis.

Baca juga: Checklist Evaluasi Supplier Bahan Baku Tepung Telur agar Aman

Kesimpulan

Regulasi keamanan pangan telur bekerja lewat dua jalur, yaitu NKV dan sertifikat veteriner dari Kementerian Pertanian untuk telur segar serta izin edar dan kategori pangan BPOM untuk produk olahan. Usaha pengolahan telur umumnya berurusan dengan kedua jalur ini sekaligus.

Langkah yang bisa Anda lakukan minggu ini adalah memetakan posisi usaha di rantai pasok, lalu mengumpulkan NKV, sertifikat veteriner, izin edar, dan sertifikat halal dari setiap pemasok telur. Periksa juga apakah dokumen produk Anda sudah merujuk aturan terbaru, yaitu PP 1/2026 dan Peraturan BPOM 13/2023.

FAQ

Mengenal—Accelist Pangan Nusantara

Produsen Tepung Telur Berkualitas

Accelist Pangan Nusantara adalah produsen tepung telur Indonesia yang berkomitmen menghadirkan bahan pangan berkualitas tinggi, bebas Salmonella, bersertifikat Halal, dan siap mendukung kebutuhan dapur komersial Anda.

Tentang KamiTokopediaShopee

Produk kamiTepung Telur PutihTepung Kuning TelurTepung Telur MixTepung Telur AsinCangkang Telur