Sertifikasi halal untuk ekspor adalah bukti resmi bahwa produk pangan memenuhi ketentuan halal yang berlaku di negara tujuan. Di negara yang mensyaratkannya, produk tanpa sertifikat itu tidak bisa masuk.
Artikel ini membahas tiga alasan sertifikasi halal menjadi syarat ekspor dan perbedaan antara kewajiban di Indonesia dan aturan negara tujuan. Anda juga akan melihat temuan data tentang pengaruhnya terhadap nilai ekspor dan lima hal yang perlu disiapkan sebelum mengirim barang.
3 Alasan Sertifikasi Halal Penting untuk Ekspor Produk Pangan
Sertifikasi halal penting untuk ekspor karena negara tujuan yang mensyaratkannya meminta bukti kehalalan dari lembaga yang berwenang. Menurut LPPOM MUI, syarat itu berakar pada tiga alasan.
1. Negara Tujuan Berpenduduk Muslim Besar
Alasan pertama adalah tujuan ekspor itu sendiri, yaitu negara dengan populasi Muslim besar seperti anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di pasar seperti ini, sertifikat halal berfungsi sebagai bukti fisik bahwa produk boleh masuk.
2. Produk Dipakai sebagai Bahan Baku Industri Halal
Produk Anda bisa diminta bersertifikat meski negara tujuannya bukan negara Muslim, selama produk itu dipakai sebagai bahan dalam produksi halal di sana. Misalnya, pabrik makanan di negara non-Muslim yang melayani pasar halal dapat meminta sertifikat dari pemasok bahannya agar status halal produk jadinya terjaga.
3. Aturan Logo dan Label di Negara Tujuan
Alasan ketiga adalah aturan kemasan. Negara tujuan dapat menetapkan aturan sendiri tentang logo halal pada kemasan, sehingga label dan dokumen perlu disesuaikan.
Apakah Ekspor Pangan Wajib Bersertifikat Halal?
Jawabannya bergantung pada negara tujuan, bukan pada aturan di Indonesia. Menurut BPJPH, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikat bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.
Pola persyaratan di negara tujuan, seperti dijelaskan LPPOM MUI, dapat dibedakan sebagai berikut.
| Pola persyaratan | Cakupan yang diminta |
|---|---|
| Pernyataan halal dari perusahaan (self declare) | Produk dinyatakan halal dan bebas bahan haram seperti alkohol dan babi, tanpa sertifikat |
| Sertifikat halal untuk daging | Daging dan produk olahannya |
| Sertifikat halal untuk produk berunsur hewani | Produk yang mengandung unsur hewani |
| Sertifikat halal untuk semua produk | Seluruh jenis produk |
Tabel ini memperlihatkan bahwa syarat halal tidak seragam di tiap pasar. Di satu negara, pernyataan dari perusahaan sudah cukup, sedangkan negara lain mewajibkan sertifikat untuk produk berunsur hewani atau untuk seluruh produk.
Artinya, produk yang sama bisa masuk tanpa sertifikat di satu negara dan tidak bisa masuk di negara lain yang mensyaratkannya. Karena itu, kategori produk perlu dicocokkan dengan pola di negara tujuan sebelum Anda mengurus dokumen halal.
Baca juga: Tantangan Sertifikasi Internasional HACCP, ISO, dan Halal Global
Apakah Sertifikat Halal Benar-Benar Menaikkan Nilai Ekspor Pangan?
Data 2020 sampai 2024 menunjukkan hubungan positif antara jumlah sertifikat halal dan nilai ekspor pangan, tetapi belum membuktikan sebab-akibat. Kepala BPJPH menilai sertifikasi halal membantu pelaku usaha mikro dan kecil memperluas pasar dan menambah kepercayaan konsumen.
Pandangan itu bisa diuji dengan kajian di Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu edisi April 2026. Menurut kajian tersebut, jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia naik dari sekitar 57.000 pada 2020 menjadi sekitar 3 juta pada 2024.
Pada periode yang sama, nilai ekspor produk pangan naik dari USD 38,7 miliar menjadi USD 52,1 miliar. Kenaikan jumlah sertifikat jauh lebih cepat daripada kenaikan nilai ekspor.
Tabel data kajian itu hanya memuat lima titik tahunan, dan uji statistiknya bermakna pada ambang longgar 10 persen (p = 0,068). Hasilnya lebih tepat dibaca sebagai indikasi, bukan bukti.
Kajian itu juga menyinggung nilai tukar dan harga komoditas internasional sebagai faktor lain di luar sertifikasi halal. Karena itu, sertifikat halal memenuhi syarat masuk di pasar yang mensyaratkannya, tetapi tidak menjamin pesanan.
5 Hal yang Perlu Disiapkan Produsen Sebelum Ekspor Pangan Halal
Sebelum mengekspor, produsen perlu memastikan dokumen halalnya sesuai dengan yang diminta importir dan otoritas di negara tujuan. Lima langkah berikut membantu memeriksanya satu per satu.
- Tanyakan bentuk persyaratan halal ke importir dan otoritas negara tujuan. Jawabannya menentukan apakah Anda perlu pernyataan perusahaan atau sertifikat, dan untuk cakupan produk yang mana.
- Pastikan lembaga penerbit sertifikat diakui di negara tujuan, karena sertifikat dari satu negara belum tentu diterima di negara lain.
- Cocokkan cakupan sertifikat dengan produk dan varian yang akan dikirim. Sertifikat tidak bisa menjadi bukti bagi produk yang tidak tercantum di dalamnya.
- Periksa status halal bahan baku dan bahan tambahan dari setiap pemasok. Catatan asal bahan yang lengkap memudahkan Anda menjawab pertanyaan pembeli di negara tujuan.
- Siapkan label dan dokumen pendukung sesuai ketentuan negara tujuan, termasuk bukti keamanan pangan seperti HACCP. Sertifikat halal tidak menggantikan bukti itu.
Baca juga: HACCP: Strategi Supplier Jaga Keamanan Pangan Tetap Konsisten
Kesimpulan
Sertifikasi halal penting untuk ekspor karena negara tujuan menentukan sendiri bukti kehalalan dan aturan label yang harus dipenuhi. Data 2020 sampai 2024 menunjukkan hubungan positif dengan nilai ekspor pangan, tetapi sertifikat saja tidak menjamin pesanan.
Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah menanyakan bentuk persyaratan halal ke importir di negara tujuan. Setelah itu, cocokkan lembaga penerbit dan cakupan sertifikat dengan persyaratan tersebut.
FAQ
Siapa yang menerbitkan sertifikat halal di Indonesia?
BPJPH, lembaga pemerintah, menerbitkan sertifikat halal di Indonesia. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), misalnya LPPOM MUI, memeriksa produknya.
Apa bedanya sertifikat halal dan logo halal pada kemasan?
Sertifikat halal adalah dokumen resmi dari lembaga penerbit. Logo halal adalah tanda di kemasan yang dipasang setelah produk bersertifikat.
Kapan sertifikasi halal wajib bagi usaha mikro dan kecil?
Untuk produk makanan dan minuman, kewajiban bagi usaha mikro dan kecil berlaku mulai 18 Oktober 2026 berdasarkan PP 42/2024. Usaha menengah dan besar sudah terkena kewajiban itu sejak Oktober 2024.
Bagaimana cara memeriksa data sertifikat halal Indonesia?
BPJPH menyediakan layanan Cek Produk Halal di situs resminya. Anda bisa mencari berdasarkan nama produk, pelaku usaha, atau nomor sertifikat.
Produsen Tepung Telur Berkualitas
Accelist Pangan Nusantara adalah produsen tepung telur Indonesia yang berkomitmen menghadirkan bahan pangan berkualitas tinggi, bebas Salmonella, bersertifikat Halal, dan siap mendukung kebutuhan dapur komersial Anda.