Sertifikasi halal wajib bagi produk pangan yang beredar di Indonesia, dengan jadwal kewajiban yang berbeda menurut skala usaha. Bagi pelaku usaha pangan, aturan terbaru menentukan kapan produk harus bersertifikat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan apa yang perlu disiapkan.
Artikel ini membahas pengertian, dasar hukum, produk dan usaha yang wajib bersertifikat beserta jadwalnya, pihak yang terlibat, jalur pengajuan, manfaat, dan kewajiban setelah sertifikat terbit.
Apa Itu Sertifikasi Halal?
Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan dan penetapan yang membuktikan bahan dan proses produksi sebuah produk memenuhi ketentuan halal sesuai syariat Islam. Produk yang memenuhi ketentuan itu memperoleh sertifikat halal dari BPJPH.
Pemeriksaan mencakup bahan dan Proses Produk Halal (PPH). PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.
Pada usaha bakery, misalnya, bahan seperti tepung, telur, mentega, dan perisa diperiksa bersama proses pencampuran dan pemanggangan adonan.
Dasar Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia
Dasar hukum sertifikasi halal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan pelaksanaannya kini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, yang menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021.
Aturan intinya mewajibkan produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal, termasuk produk dari luar negeri. Produk dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban itu, tetapi wajib diberi keterangan tidak halal.
Produk dan Usaha yang Wajib Bersertifikat Halal
Produk yang wajib bersertifikat halal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Kewajiban itu berlaku bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, serta bagi produk impor, dengan jadwal yang berbeda untuk tiap kelompok.
Jadwal untuk pangan diatur dalam Pasal 160 PP 42/2024. Menjelang tenggat 18 Oktober 2026, pemerintah mengumumkan perpanjangan melalui perubahan PP tersebut bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta kelompok lain dalam tabel berikut.
| Kelompok produk dan pelaku usaha | Kewajiban berlaku mulai |
|---|---|
| Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha menengah dan besar | 18 Oktober 2024 |
| Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari UMK | 18 Oktober 2028 (semula 18 Oktober 2026) |
| Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri | 18 Oktober 2028 |
| Jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan, selain jasa penyembelihan | 18 Oktober 2028 |
Usaha menengah dan besar sudah wajib bersertifikat sejak 18 Oktober 2024, dan pengumuman perpanjangan tidak menyebut perubahan bagi mereka. Untuk produk impor, tenggat 2028 sejalan dengan penuntasan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal antarnegara.
Obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan sebagian barang gunaan ikut digeser sampai 17 Oktober 2028. Jadwal di atas mengikuti pengumuman per 21 Oktober 2026, sehingga Anda perlu memeriksa teks resmi peraturan perubahannya setelah dipublikasikan.
Pihak yang Terlibat dalam Sertifikasi Halal
Sertifikasi halal melibatkan lima pihak, yaitu BPJPH, lembaga pemeriksa halal (LPH), penetap fatwa, pendamping proses produk halal (P3H), dan pelaku usaha.
| Pihak | Peran dalam proses |
|---|---|
| BPJPH | Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan menerbitkan sertifikat halal |
| Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) | Memeriksa dan menguji kehalalan produk pada jalur reguler, dengan akreditasi dari BPJPH |
| MUI atau Komite Fatwa Produk Halal | Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa |
| Pendamping Proses Produk Halal (P3H) | Memverifikasi dan memvalidasi pernyataan pelaku usaha pada jalur self declare |
| Pelaku usaha | Mengajukan permohonan beserta daftar bahan dan proses pengolahan produk, lalu menjaga kehalalan produk setelah sertifikat terbit |
Prosesnya bermula dari pengajuan ke BPJPH, berlanjut ke pemeriksaan LPH atau pendampingan P3H dan sidang fatwa, lalu BPJPH menerbitkan sertifikat.
Pada tahap pemeriksaan atau pendampingan, daftar bahan dan proses produksi Anda dinilai. Karena itu, siapkan dokumen bahan dari pemasok sebelum mengajukan permohonan.
Jalur Reguler dan Self Declare dalam Sertifikasi Halal
Pelaku usaha dapat menempuh jalur reguler, yang melibatkan pemeriksaan LPH, atau jalur self declare, yaitu pernyataan halal pelaku usaha dengan pendampingan P3H. Usaha menengah dan besar memakai jalur reguler.
Jalur self declare hanya terbuka bagi usaha mikro dan kecil, sesuai Pasal 98 PP 42/2024. Syaratnya, produk tidak berisiko atau bahannya sudah dipastikan halal, dan proses produksinya halal serta sederhana.
Manfaat Sertifikasi Halal bagi Usaha Pangan
Sertifikasi halal memberi usaha pangan dua manfaat langsung, yaitu kepastian hukum untuk menjual produk dan bukti kehalalan yang dapat ditunjukkan kepada pembeli.
Kepastian Hukum bagi Produk yang Beredar
Produk bersertifikat memenuhi syarat beredar menurut undang-undang, sehingga usaha dapat menjual produknya tanpa melanggar kewajiban sertifikasi.
Bukti Kehalalan bagi Pembeli dan Pasar Ekspor
Konsumen Muslim dapat mengenali produk bersertifikat dari Label Halal Indonesia pada kemasan, tanpa harus menanyakan bahan ke penjual. Hotel dan katering menjual makanan yang juga wajib bersertifikat halal, sehingga mereka membutuhkan kepastian halal dari bahan yang dipasok.
Untuk pasar ekspor, negara tujuan menentukan sendiri bukti halal yang diterima, sehingga sertifikat BPJPH belum tentu cukup di semua pasar.
Baca juga: Sertifikasi Halal untuk Ekspor: Kenapa Penting bagi Produk Pangan?
Kewajiban Pelaku Usaha Setelah Sertifikat Terbit
Setelah sertifikat terbit, pelaku usaha wajib menjaga kehalalan produk secara konsisten melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SJPH adalah sistem terpadu untuk mengatur bahan, proses produksi, sumber daya, dan prosedur kerja, supaya kehalalan produk terjaga secara berkesinambungan.
Pasal 51 PP 42/2024 mengatur lima kewajiban bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat.
- Mencantumkan Label Halal Indonesia pada produk bersertifikat
- Menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat
- Memisahkan lokasi, tempat, dan alat antara produk halal dan tidak halal, mulai dari penyembelihan sampai penyajian
- Memperbarui sertifikat jika komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH) berubah
- Melaporkan perubahan komposisi bahan dan/atau PPH kepada BPJPH
Karena itu, catat setiap penggantian bahan atau perubahan resep, lalu urus pelaporan dan pembaruan sertifikatnya ke BPJPH.
Kesimpulan
Sertifikasi halal adalah syarat resmi bagi produk yang beredar di Indonesia, dengan jadwal yang berbeda menurut skala usaha dan jenis produk. Usaha menengah dan besar sudah wajib sejak Oktober 2024, sedangkan UMK mendapat tambahan waktu sampai Oktober 2028.
Langkah yang bisa Anda ambil sekarang adalah memetakan jalur pengajuan yang sesuai dan mengumpulkan dokumen halal dari setiap pemasok bahan. Setelah sertifikat terbit, catat setiap perubahan bahan dan resep karena perubahan komposisi wajib dilaporkan.
FAQ
Apakah sertifikasi halal berbayar?
Ya, biaya sertifikasi dibebankan kepada pelaku usaha (Pasal 102 PP 42/2024), tetapi permohonan usaha mikro dan kecil dapat tanpa biaya lewat program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) milik BPJPH. Kuota program dapat berubah mengikuti aturan turunan, sehingga cek ketersediaannya saat mendaftar.
Apakah bahan baku dari pemasok juga harus halal?
Ya, bahan yang Anda pakai harus terjamin kehalalannya, dan daftar bahan menjadi bagian dari dokumen permohonan. Karena itu, kumpulkan dokumen halal dari setiap pemasok dan pastikan sertifikat halalnya sah sebelum mengajukan permohonan.
Apa itu penyelia halal?
Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab atas Proses Produk Halal (PPH), menurut Pasal 1 angka 19 PP 42/2024. PPH sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mulai dari penyediaan bahan sampai penyajian produk.
Apa bedanya sertifikat halal dan Label Halal?
Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan produk yang diterbitkan BPJPH, sedangkan Label Halal adalah tanda kehalalan yang dicantumkan pada produk bersertifikat. Mencantumkan Label Halal termasuk kewajiban pelaku usaha setelah sertifikat terbit.
Perlukah UMK mengurus sertifikat halal sekarang?
Sebaiknya ya. Kewajiban UMK hanya bergeser ke Oktober 2028, dan sertifikat yang sudah terbit bisa langsung dipakai sebagai bukti kehalalan bagi pembeli.
Produsen Tepung Telur Berkualitas
Accelist Pangan Nusantara adalah produsen tepung telur Indonesia yang berkomitmen menghadirkan bahan pangan berkualitas tinggi, bebas Salmonella, bersertifikat Halal, dan siap mendukung kebutuhan dapur komersial Anda.